Minggu, 13 Februari 2011

Ba'asyir Tinggalkan Pengadilan dengan Mobil Lapis Baja

Sorry, I could not read the content fromt this page.

View the original article here

Ketegaran Lia Lawan Kanker Tulang Usai Tangan Diamputasi

Jumat, 04/02/2011 17:21 WIB
Ketegaran Lia Lawan Kanker Tulang Usai Tangan Diamputasi 
Ari Saputra - detikNews

Jakarta - Rambutnya telah merontok. Wajah oval remaja 13 tahun itu terlihat kurus, menonjol di bagian pipi dan mata. Tetapi, semburat senyum penderita kanker tulang tersebut menyampaikan harapan besar.

"Saya ingin sehat, ingin sekolah lagi," kata Lia, remaja perempuan itu di rumah penampungan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI), Jl Percetakan Negara IX, Jakarta Pusat, Jumat (4/2/2011).

Saat Lia dibawa ke rumah penampungan awal April 2010 lalu, kondisinya sangat kritis. Wajahnya kuyu, matanya nanar dan seluruh persendian dirongrong sakit luar biasa.?

"Tidak bisa tidur, persendian sakit. Kata dokter sudah menyebar sejak usia 11 tahun," tukas ibunda Lia, Marni.

Setelah didiagnosa, sumber kanker ganas itu berada di tangan kiri Lia. Tepatnya di persendian siku, yang telah meggerogoti Lia sejak usia 11 tahun. Anak petani miskin asal Kepulauan Riau ini langsung dirujuk ke RS Kanker Dharmais, Slipi.

"Solusinya, kata dokter harus diamputasi supaya tidak menyebar. Alhamdulillah bulan Juli lancar operasinya. Sekarang tinggal menunggu dibersihkan," imbuh Marni.

Cerita nyaris serupa dilami balita 3 tahun, Siti Nur Aisah. Perempuan mungil asal Batam itu harus merelakan mata kiri tidak bisa melihat karena digerogoti kanker. Tim dokter RSCM sudah menjadwalkan operasi mengangkat mata kiri supaya kanker tidak menjalar kemana-mana.

"Awalnya hanya bintik putih pada bola mata hitam. Lama kelamaan banyak. Sementara menunggu di sini sampai operasi. Kalau bolak-balik Jakarta-Batam, nggak ada biaya," tukas ibu Aisah, Tantri.

Menurut Ketua YKAKI Pinta Panggabean, selain tindakan medis melawan kanker, membangun psikologis pasien sangat penting.

"Pengobatan tidak melulu obat. Itu memang wajib. Tapi yang lebih penting perasaan gembira, bisa bersekolah, tetap bersama-sama. Membangun psikologis kuat kuncinya. Tidak hanya si anak, tetapi juga orang tua," kata Pinta Panggabean.

Menurut data World Health Organization (WHO) yang dikutip Pinta, tiap tahun 120 anak-anak dari 1 juta anak-anak terancam kanker. Riset belum menemukan faktor utama penyebab kanker sehingga trend dan penyembuhannya masih terus didalami.

"Tapi masih bisa sembuh. Kemungkinan sembuh hingga 80 persen. Kalau cepat-cepat diobati tidak terlanjur masuk stadium kritis," tandas Pinta, yang salah satu anaknya meninggal dunia lantaran kanker.

Di Hari Kanker Anak Internasional yang jatuh hari ini, masyarakat masih perlu diedukasi bagaimana mengenal dan melawan kanker. Pinta meminta orangtua tidak putus asa saat mengetahui anaknya terserang kanker.

"Jangan putus asa. Obatnya hati gembira dan psikologis yang kuat. Selain itu, tentu tindakan medis," pungkas Pinta memberi tips.

(Ari/nwk)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Sidang Ba'asyir Ditunda karena Jaksa Salahi Prosedur

Sorry, I could not read the content fromt this page.

View the original article here

Sabtu, 12 Februari 2011

Ba'asyir Ajukan Keberatan, Sidang Ditunda Senin Depan

Kamis, 10/02/2011 09:36 WIB
Ba'asyir Ajukan Keberatan, Sidang Ditunda Senin Depan 
Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Sidang perdana kasus terorisme di Aceh dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir yang dijaga 1.500 polisi hanya berlangsung beberapa menit. Tak lama setelah sidang dibuka, sidang diskors sementara. Majelis hakim yang terdiri dari 5 orang meminta waktu untuk bermusyawarah membahas keberatan yang diajukan pihak Ba'asyir. Setelah itu disepakati sidang ditunda hingga pekan depan.

Dalam sidang yang digelar pada Kamis (10/2/2011) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, kuasa hukum Ba'asyir dari Tim Pengacara Muslim (TPM) mengajukan keberatan atas sidang yang digelar hari ini.

Keberatan diajukan karena pemanggilan sidang dilakukan tanggal 8 Februari 2011 dan sidang dilangsungkan pada 10 Februari 2011 ini. Padahal biasanya sidang dilakukan 3 hari setelah pemanggilan.

Ketika hakim membacakan surat keberatan yang diajukan pihak Ba'asyir, takbir menggema di ruang sidang. Para pendukung Ba'asyir-lah yang meneriakkan takbir.

"Jaksa laknatullah," teriak pendukung Ba'asyir.

Hakim ketua Herri Swantoro lantas menenangkan massa. "Ustadz Abu Bakar Ba'asyir saja santun, pokoknya kita akan tetap menjalankan tata tertib sidang," ucapnya.

Mendengar ucapan hakim, ruangan sidang pun kembali tenang. Sidang pun diskors selama 5 menit. Setelah dilakukan musyawarah, sidang kembali dibuka. Hakim memutuskan menunda sidang pembacaan dakwaan dan meminta jaksa untuk menghadirkan terdakwa pada Senin 14 Februari pukul 09.00 WIB.

Oleh JPU, Ba'asyir dijerat 7 pasal berlapis, yakni pasal 14 jo pasal 7, 9, 11 dan atau pasal 11 dan atau pasal 15 jo pasal 7, 9, 11 dan atau pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (vit/nrl)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Kapolrestabes Makassar Ragu Anggotanya Tewas Bunuh Diri

Jumat, 04/02/2011 17:14 WIB
Kapolrestabes Makassar Ragu Anggotanya Tewas Bunuh Diri 
Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews

Makassar - Kapolrestabes Makassar Kombes Nur Syamsul meragukan isu kematian anggotanya yang bertugas sebagai Reserse di Polsek Tamalate, Aipda Andi Syahrul Rizal, akibat bunuh diri. Hal itu terlihat dari bekas luka tembakan di dada korban.

Menurut Syamsul, posisi luka bekas tembakan yang berada di dada kanan korban tidak ditemukan bekas jelaga, seperti yang biasa ditemukan dalam kasus bunuh diri dengan menggunakan pistol. "Kalau dilakukan sendiri, paling tidak ada bekas jelaga di bajunya, senjata tidak dalam posisi nempel di badannya," ujar Syamsul.

Hal ini disampaikan Syamsul saat dicegat wartawan di RS Bhayangkara, jalan Mappaodang, Makassar, jumat (4/1/2011), seusai meninjau proses otopsi jenazah Syahrul.

Pihaknya saat ini masih menghubungkan bukti-bukti yang ada di TKP, apakah kasus ini murni bunuh diri atau ada pihak lain yang sengaja melakukannya. Dari hasil otopsi diketahui proyektil peluru yang menembus dada kanan di dekat ketiak ke dada kiri berasal dari pistol korban sendiri.

"Kami masih mengembangkan kasus ini, apakah secara logika pembunuhan ini dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain," kata Syamsul.

Senada dengan Syamsul, atasan langsung almarhum, yakni Kapolsek Tamalate AKP Suaeb Majid juga menyangsikan anggotanya tega melakukan aksi bunuh diri. Ia tidak pernah menaruh curiga dari gelagat Syahrul yang menunjukkan ciri-ciri frustasi dan mau bunuh diri.

"Di kantor saya tidak pernah lihat dia seperti punya masalah, almarhum pembawaannya tenang dan sangat disiplin," kata Suaeb.

(mna/ken)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Kejari Samarinda Usut Pembayaran Nurdin Halid & Andi Darussalam

Jumat, 04/02/2011 17:16 WIB
Korupsi APBD Samarinda
Kejari Samarinda Usut Pembayaran Nurdin Halid & Andi Darussalam 
Robert - detikNews


Samarinda - Kejari Samarinda, Kalimantan Timur, akan mengusut pembayaran kepada Nurdin Halid dan Andi Darussalam beserta 33 pembayaran fiktif lainnya. Hal ini menyusul vonis 1 tahun dari Pengadilan Negeri (PN) Samarinda kepada mantan GM klub Persisam Putra Samarinda, Aidil Fitri, atas korupsi APBD 2007/2008 senilai Rp 1,78 miliar.

"Kalau aliran dana itu semua akan kita lihat. Semuanya akan kita lihat," kata Kepala Kejari Samarinda Sugeng Purnomo kepada wartawan di kantornya, Jl M Yamin, Samarinda, Jumat (4/2/2011).
?
Nama Ketua PSSI Nurdin Halid dan Direktur PT Liga Indonesia Andi Darussalam dibeberkan oleh Ketua Majelis Hakim Parulian Lumbantoruan, di ruang sidang utama PN Samarinda, sebelum membacakan vonis terhadap Aidil. Nurdin ditegaskan Parulian, dibayar Rp 100 juta dan Andi Darussalam dibayar Rp 80 juta.

Nama keduanya masuk dalam 35 daftar pembayaran fiktif. Pembayaran ini termasuk sederetan nama anggota DPRD Samarinda 2004-2009 dari sejumlah fraksi, yang dilakukan terdakwa dengan total pembayaran Rp 1,78 miliar.

Pembayaran fiktif itu diketahui dan dinyatakan terbukti. Hal ini menyusul keterangan sejumlah pengurus Persisam Putra Samarinda, Arna Effendi, Kristonowo dan Aspian Noor dalam kapasitasnya sebagai saksi dan menjadikannya sebagai fakta persidangan.

"Artinya kita akan teliti kebenaran informasi itu. Ini kan sudah menjadi fakta persidangan. Artinya ya kita teliti," ujar Sugeng.

Sugeng menyebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu salinan sidang putusan dari majelis hakim PN Samarinda yang menyidang terdakwa.

"Salinan putusan belum terima. Nanti kalau sudah kita terima, kita pelajari nanti kemungkinan-kemungkinan dari putusan itu," tambah Sugeng.

"Salinan putusan menjadi bahan kita untuk melanjutkan kasus ini," terang Sugeng.

Sugeng menambahkan,yang saat ini dilakukan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) adalah menyelesaikan berkas perkara Arna Effendi dan Kristonowo. Mereka juga berstatus sebagai tersangka terkait kasus korupsi Aidil Fitri.

"Kita fokus selesaikan kedua berkas itu dalam waktu dekat," tutup Sugeng.

(fay/fay)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Akademisi: Tak Penuhi Janji, Pemerintah Tidak Tahu Malu

Jumat, 04/02/2011 17:10 WIB
Akademisi: Tak Penuhi Janji, Pemerintah Tidak Tahu Malu 
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Jakarta - Pemerintah dinilai sudah tidak tahu malu karena banyak janji yang tak ditepatinya. Pemerintah diminta untuk tak mengabaikan peringatan dari rakyatnya.

"Pemerintah tidak tahu malu karena tidak memenuhi janjinya dan masih banyak orang miskin," ujar Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Anhar Gonggong.

Hal tersebut dikatakannya saat diskusi dengan tokoh Lintas Agama, Akademisi dan Forum Rektor di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (4/2/2011).

Menurut sejarawan ini, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan adalah tugas dari negara. Sayangnya, kebijakan pemerintah tidak menyentuh bidang strategis untuk memperbaiki kesejahteraan, salah satunya pendidikan.

"Kesejahteraan adalah janji setelah kemerdekaan. Saya tidak melihat perbedaan antara tidak memenuhi janji setelah merdeka dengan kebohongan," jelasnya.

Sementara itu, pengajar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara Romo BS Mardiatmadja
mengkhawatirkan peringatan dari? tokoh lintas agama dan akademisi tidak membuat
pemerintah tersadar atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.

"Peringatan itu seperti jam weker. Seringkali sudah kita pasang tapi tidak membuat terbangun. Kalau peringatan kebohongan ini tidak diperhatikan nanti kondisi akan semakin parah. Karena komunikasi apapun tanpa dilandasi kejujuran takkan berhasil. Apalagi komunikasi politik," tutur BS Mardiatmadja.

Hadir pula dalam acara itu tokoh lintas agama antara lain Franz Magnis Suseno, Din Syamsuddin, Romo Benny Susetyo, Syafii Maarif dan Efendi Gazali.

(fiq/nwk)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Ditanya Donatur Judi di Macau, Gayus Cuma Geleng-geleng

Jumat, 04/02/2011 17:15 WIB
Ditanya Donatur Judi di Macau, Gayus Cuma Geleng-geleng  
Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Gayus Tambunan masih belum mau berbicara kepada media perihal kepergiannya ke Macau untuk berjudi. Begitu juga dengan siapa donatur di balik uang yang disinyalir digunakan untuk Gayus untuk berjudi tersebut.

Wartawan yang meliput di kantor KPK, Jumat (4/2/2011), sudah menanyakan berulang-ulang kepada Gayus. Namun terdakwa kasus mafia pajak tersebut hanya menggeleng-gelengkan kepala.

Semakin sering ditanya, semakin sering pula dia menggelengkan kepala sembari mengumbar senyum. "Sudah ya," cetus Gayus singkat sembari masuk ke mobil tahanan yang membawanya kembali ke LP Cipinang.

Sebelumnya, pada pemeriksaan di KPK untuk kali pertama, Rabu (2/2) kemarin, Gayus juga enggan memberikan komnetar mengenai kepergiannya untuk berjudi di Macau. Gayus, kembali dengan senyum hanya menjawab singkat. "Nanti ya, nanti," ujar dia sambil melangkah masuk ke gedung KPK.

Seperti diberitakan, saat rapat dengan Komisi III, Selasa (1/2) Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi mengungkapkan informasi bahwa Gayus pergi ke Macau, Hong Kong, dan Singapura untuk berjudi.

"Perlu disampaikan dari pemeriksaan istri Gayus, Milana Anggraeini yang tertuang dalam BAP tanggal 8 Januari menerangkan bahwa Gayus pergi ke luar negeri bersama saksi," ujar Ito.

Gayus bersama istrinya pergi ke Macau pada tanggal 24 September 2010. Kegiatan yang dilakukan Gayus dan istri yaitu makan, jalan-jalan dan main judi di Holiday Inn, Lisboa, Lama, MGM. Lalu pada tanggal 25 September, Gayus bermain judi di Casino Venetian, Macau.

Kemudian dengan menggunakan kapal feri, Gayus pergi ke Hong Kong. Dia menginap di Hotel Sheraton. "Di sana mereka melakukan makan bersama lalu pulang lagi ke Jakarta, kembali ke rumah dengan menggunakan pesawat China Airline," terang Ito.

(fjr/lrn)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Mendiknas: Kalau Cocok Pilih, Kalau Tidak Jangan Dipilih!

Jumat, 04/02/2011 17:18 WIB
Buku Profil SBY
Mendiknas: Kalau Cocok Pilih, Kalau Tidak Jangan Dipilih! 
Adi Lazuardi - detikNews


Jakarta - Meskipun terus dikritik, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh tetap tidak akan menarik peredaran buku profil Presiden SBY di sejumlah sekolah di Jawa Tengah. Menurutnya, kalau pihak sekolah merasa buku itu tidak layak menjadi pegangan murid, maka jangan dipilih.

"Silakan, kalau cocok dipilih (sebagai buku ajar pengayaan) kalau tidak ya tidak usah dipilih. Dan tidak ada instruksi dari Kemendiknas supaya buku yang itu (buku profil SBY) yang dipilih," kata M Nuh saat jumpa pers di Kemendiknas, Jl Sudirman, Jakarta, Jumat (4/1/2011).

Nuh kembali menegaskan Presiden SBY tidak pernah menginstruksikan dirinya agar buku itu ditulis lalu diedarkan ke sekolah-sekolah. Secara pribadi, niat itu juga tidak pernah terbesit dalam pikirannya.

"Saya menegaskan tidak ada terbesit niat atau keinginan atau pun instruksi dari Bapak Presiden. Karena itu sepenuhnya adalah inisiatif dari penerbit-penerbit," ujarnya.

Konsep buku ini, ungkap Nuh, berbeda dengan buku pegangan untuk murid pada umumnya. Buku yang terdiri dari 10 seri itu sifatnya hanya pengayaan yang diharapkan dapat memberi inspirasi dan motivasi para pembacanya.

"Buku ini hanya pengayaan, sifatnya sangat beda dengan buku teks. Kalau buku teks itu, dia langsung ada rujukannya dengan kurikulum, lalu kurikulum dengan silabus, tetapi buku ini, tidak ada kaitannya langsung dengan silabus. Yang penting bisa memperkaya wawasan bisa juga memberikan inspirasi dan menumbuhkan motivasi," jelasnya.

Dia berharap polemik ini disudahi. Sebab, ada hal lebih penting dari sekadar perdebatan ini yaitu menimbulkan semangat membaca.

"Kita tidak perlu berpolemik tentang ini, karena sekarang yang kita dorong adalah bagaimana adik-adik kita, guru-guru kita semangat untuk membaca," papar Mendiknas.

Selain buku ini, ada 2.400 buku lainnya yang juga lolos seleksi. Dari ribuan buku itu, salah satunya termasuklah buku SBY.

"Dan sebelum buku ini dinyatakan layak, telah dievakuasi oleh tim independen. Dan kalau ada penerbit yang mengajukan tokoh X, terus yang diajukan lolos ya kita tawarkan, karena saya tidak punya hak untuk mengajukan tokoh X atau Y," imbuh Nuh yang mengenakan batik coklat.

Sebelumnya buku serial profil Presiden SBY menjadi bahan ajar pengayaan sejumlah SMP di Jawa Tengah. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyatakan serial buku itu lolos penilaian Pusat Kurikulum dam Pembukuan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2009.

Buku yang bercerita tentang? profil SBY sendiri terdiri dari 10 jilid yaitu:

Lebih Dekat dengan SBY: Jalan Panjang Menuju Istana;

Lebih Dekat dengan SBY: Merangkai Kata Menguntai Nada;

Lebih Dekat dengan SBY: Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil;

Lebih Dekat dengan SBY: Jendela Hati;

Lebih Dekat dengan SBY: Adil Tanpa Pandang Bulu;

Lebih Dekat dengan SBY: Peduli Kemiskinan;

Lebih Dekat dengan SBY: Diplomasi Damai;

Lebih Dekat dengan SBY: Menata Kembali Kehidupan Bangsa;

Lebih Dekat dengan SBY: Indahnya Negeri Tanpa Kekerasan;

Lebih Dekat dengan SBY: Berbakti untuk Bumi.

(lia/nrl)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Jumat, 11 Februari 2011

Dari 148 Motor Curian, Hanya 10 yang Disita

Jumat, 04/02/2011 17:13 WIB
Dari 148 Motor Curian, Hanya 10 yang Disita 
Didi Syafirdi - detikNews

Jakarta - 4 Orang tersangka yang biasa berkomplot mencuri sepeda motor dibekuk petugas Polsek Palmerah. Selama 2 tahun beroperasi di wilayah Palmerah, Jakarta Barat komplotan ini berhasil menggasak 148 motor. Namun baru 10 motor yang berhasil disita dari tangan para tersangka.

Keempat tersangka yang diamankan Irvan alias Bopak (18) yang bertugas mencuri motor, Irwan Sutopo (19) memantau situasi. Kemudian motor hasil curian dibawa oleh Agus alias Ajay (18) ke Yusli (23) seorang penadah di Kampung Rawa Sari, Rumpin, Bogor.

10 Motor yang disita petugas, 4 Yamaha Jupiter, 3 Honda Supra, 2 Yamaha Mio dan 1
Honda Beat. Para tersangka merupakan pemain lama, salah seorang tersangka Irvan
merupakan residivis dalam kasus curanmor.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Saiful Anwar, penadah motor curian mengaku sudah lebih dari 100 motor hasil curian yang ditampung. Saat ditangkap hanya didapati 10 motor curian yang belum terjual.

"Pengakuannya sudah menerima 148 motor curian," kata Saiful.

Motor hasil kejahatan ini lanjut Saiful biasanya dijual kembali ke seorang penadah besar, Pepen yang sampai saat ini masih buron. 1 Motor curian berbagai merk dijual Rp 1,5 juta, kemudian dipasarkan kembali Rp 1,8 juta kepada pembelinya.

Para tersangka dijerat pasal 363? KUHP dengan ancaman hukuman penjara diatas 5 tahun. Sedangkan penadahnya dikenai pasal 481 KUHP.

(did/gun)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Pesta Sabu di Bali, Dua Anggota DPRD Semarang Terancam 12 Tahun Penjara

Jumat, 04/02/2011 17:13 WIB
Pesta Sabu di Bali, Dua Anggota DPRD Semarang Terancam 12 Tahun Penjara 
Gede Suardana - detikNews

Jakarta - Dua anggota DPRD Semarang, Edy Purwanto (37) dan Bambang Sutrisno (45) yang menggelar pesta sabu di Bali, terancam 12 tahun penjara. Sejumlah barang bukti juga sudah disita polisi.

"Barang bukti narkoba berupa satu paket sabu seberat 0,56 gram brutto atau 0,20 gram netto, korek gas warna hijau, dan sebuah alat isap atau bong," Direktur Narkoba Polda Bali Kombes Pol Mulyadi dalam jumpa pers di Mapolda Bali, Jl WR Supratman, Denpasar, Jumat (4/2/2011).

Mulyadi mengatakan, paket sabu-sabu tersebut dibeli oleh Edy Purwanto seharga Rp 1,9 juta. Purwanto bersama Bambang berencana mengkonsumsi sabu di dalam kamar Hotel Ramayana, Kuta.

Purwanto? mengaku sabu itu dibelinya atas pesanan Bambang. Saat digerebek, Bambang, KetuaFraksi? PDIP, membuang sabu itu ke tempat tidur. Selain menemukan sabu, polisi juga menyita korek api dan alat pengisap di dalam kamar.

"Sabu itu akan dipakai. Tersangka kita tangkap karena ada barang buktinya," kata Mulyadi.

Kedua tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 dan 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp 8 miliar," kata Mulyadi.

(gds/gus)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Penyidik Kesulitan Bongkar Jejaring Korupsi Bila Pelaku Bungkam

Jumat, 04/02/2011 17:05 WIB
Penyidik Kesulitan Bongkar Jejaring Korupsi Bila Pelaku Bungkam 
Ari Saputra - detikNews

Jakarta - Penyidik akan mengalami kesulitan membongkar jejaring korupsi, gratifikasi maupun suap bila pelaku diam seribu bahasa. Menurut Direktur Kepatuhan dan Pengawasan PPATK Subintoro, penyidik mengalami jalan buntu karena pelaku memilih diam.

"Sejauh ini atas kasus-kasus yang ada seperti Bahasyim maupun Gayus, mereka bungkam seribu bahasa tentang siapa penyuapnya. Bila uang gratifikasi disampaikan secara tunai, PPATK akan kesulitan menelusurinya," kata Subintoro saat dihubungi wartawan, Jumat (4/2/2010).

"Memang untuk mengungkap tindak pidana gratifikasi sebaiknya penerima bersedia memberikan informasi kepada penyidik siapa saja yang telah memberi, sehingga proses penindakan hukum kepada penyuap bisa berjalan dengan baik," tandas Subintoro.

Sementara itu, menurut ahli pidana Universitas Trisaksi Yenti Garnasih, pengusutan asal-usul uang korupsi dan pencucian uang tergantung kepiawaian penyidik. Yenti menambahkan, perangkat hukum seperti UU korupsi telah memenuhi.

"Seharusnya polisi segera menyidik siapa-siapa saja yang terduga kuat terlibat suap seperti kasus Bahasyim. Telusuri dengan UU korupsi," ucap Yenti saat dihubungi secara terpisah.

"Semuanya kembali ke kemauan pemberantasan korupsi. Baik KPK, kepolisian maupun kejaksaaan," tandas Yenti.

(Ari/lrn)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Hengky Baramuli akan Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Jumat, 04/02/2011 07:44 WIB
Hengky Baramuli akan Penuhi Panggilan KPK Hari Ini 
Fajar Pratama - detikNews


Jakarta - Tersangka kasus suap DGS BI yang belum ditahan KPK tinggal Hengky Baramuli seorang. Hengky pun akan segera menyusul tersangka lainnya karena yang bersangkutan akan memenuhi panggilan KPK hari ini.

"Iya dipangggil lagi. Dia pasti datang," ujar kuasa hukum Hengky, Andi Kurniawan ketika dihubungi, Jumat (4/2/2011).

Menurut Andi, kliennya tidak dapat menghadiri panggilan KPK sebelumnya pada pekan ini karena sedang sakit jantung. Andi juga menampik informasi yang beredar yang menyebutkan Hengky bersembunyi dari penyidik KPK.

"Ada kok di rumahnya. Dia sedang sakit jantung,? istirahat di sana," terang Andi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Rabu (2/2/2011) kemarin, Hengky Baramuli masih belum diketahui keberadaannya. Penyidik KPK masih terus mencari keberadaan Hengky.

"Sampai saat ini KPK masih mencari keberadaan Hengky Baramuli," kata juru bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi, Rabu (2/2/2011) lalu.

Hengky adalah tersangka terakhir dalam perkara ini yang belum ditahan KPK. 24 Tersangka lainnya, secara bergiliran sudah dijebloskan ke beberapa rutan di Jakarta.

(fjr/her)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Selesaikan Kisruh, DPP PDIP Panggil Walikota Surabaya dan Wakilnya

Jumat, 04/02/2011 08:27 WIB
Selesaikan Kisruh, DPP PDIP Panggil Walikota Surabaya dan Wakilnya 
Laurencius Simanjuntak - detikNews


Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan hari ini memanggil Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakilnya Bambang DH ke Jakarta. Pemanggilan terkait kisruh politik daerah di Kota Pahlawan tersebut, yang berujung pelengseran Rismaharini oleh DPRD dan pengunduran diri Bambang.

Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, selain memanggil pasangan kepala daerah tersebut, pihaknya juga memanggil DPD PDIP Jatim, DPC PDIP Surabaya dan Fraksi PDIP DPRD Surabaya.

Pemanggilan akan berlansung di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2011) pukul 10.00 WIB.

"Pemanggilan dilakukan agar koordinasi tiga pilar (eksekutif-struktur partai-legislatif) dapat dilaksanakan dengan baik dan kalau perlu dinyatakan secara tertulis," kata Tjahjo kepada detikcom, Jumat (4/2/2011).

Mengenai pelengseran Rismaharini oleh DPRD dan belakangan pengunduran diri Bambang DH, Tjahjo mengatakan, jabatan walikota dan wakil walikota adalah mengikat untuk masa jabatan 5 tahun.

"Kecuali DPP partai mencabut dukungan karena pelanggaran terhadap AD/ART dan haluan partai atau keputusan politik pembangunan di daerah menyimpang dari implementasi Trisakti dan sikap politik partai," kata Tjahjo.

Tjahjo mengimbau, agar Fraksi PDIP DPRD Surabaya melakukan komunikasi politik dengan fraksi lainnya dan juga dengan walikota dan wakil walikota.?

"Walikota Risma juga agar memperbaiki hubungan dengan partai di Surabaya dan menyampaikan komitmennya untuk membangun Kota Surabaya demi meningkatan kesejahteraan rakyat Surabaya," pinta Tjahjo.

Kisruh politik Surabaya berawal dari hasil keputusan Pansus Angket DPRD Surabaya yang melengserkan Rismaharini dari posisi Walikota karena dianggap melanggar UU dan Permendagri terkait kebijakan menaikkan harga reklame lewat Perwali.

Uniknya, 6 dari 7 fraksi, termasuk Fraksi PDIP, yang mengusung Risma-Bambang dalam Pilkada, sepakat melengserkan Risma. Belakangan, sebagian dari fraksi-fraksi tersebut, termasuk PDIP, akhirnya menarik keputusannya tersebut.

Tidak hanya itu. Belum juga reda suhu politik Surabaya, kemarin Bambang DH mengajukan pengunduran diri ke DPP PDIP. Dia beralasan, ingin memberikan kesempatan kepada kader muda untuk memimpin Surabaya.

(lrn/her)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Awas! Truk Terguling di Tol Karawaci, Sebabkan Kemacetan

Jumat, 04/02/2011 06:35 WIB
Awas! Truk Terguling di Tol Karawaci, Sebabkan Kemacetan 
E Mei Amelia R - detikNews

Jakarta - Sejumlah truk dilaporkan mengalami kecelakan pada Jumat (4/2/2011) pagi ini. Hal ini mengakibatkan arus lalu lintas di ruas jalan tertentu terhambat.

Seperti disiarkan Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya melalui akun twitternya @TMCPoldaMetro, kecelakaan truk terjadi di KM 21 Tol Merak arah Tomang (sekitar Karawaci) sekitar pukul 04.30 WIB. Truk yang terbalik itu kini masih dalam penanganan dan membuat lalu lintas terbalik.

Selang setengah jam kemudian atau pukul 04.31 WIB, sebuah truk semen dilaporkan mogok sebelum Plasa Cibubur atau mengarah ke gerbang tol. Saat ini, truk yang mogok itu masih dalam penanganan petugas.

Pukul 04.32 WIB, truk terbalik di KM 128 Tol Cileunyi arah ke Cikampek. Insiden ini mengakibatkan kemacetan.

Kemudian pukul 04.51, sebuah truk mengalami mogok di KM 6 Tol Cawang arah ke Semanggi (sebelum exit tol Kuningan). Saat ini, truk tersebut masih dalam penanganan.

Pukul 05.49 WIB, truk bernomor polisi H 1772 FC juga terbalik di KM 21 Tol Karawaci (arah ke Tomang). Hal ini mengakibatkan lalu lintas padat mulai dari KM 24.

Kemudian pukul 06.09 WIB, sebuah truk bernomor polisi BA 9809 JQ mengalami kecelakaan tunggal di KM 23.200 di Tol Bitung arah ke Tomang (sebelum Karawaci).

Lainnya, tumpahan solar terjadi di sepanjang kolong Semanggi mengarah ke Bundaran HI. Masyarakat diminta berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintas di kawasan tersebut.
(mei/her)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Kamis, 10 Februari 2011

Mubarak Tak Segera Mundur karena Amankan Kepentingan AS

Jumat, 04/02/2011 05:11 WIB
Mubarak Tak Segera Mundur karena Amankan Kepentingan AS 
Hery Winarno - detikNews


Jakarta - Demontrasi di Mesir semakin memanas, namun tanda-tanda kerusuhan tersebut akan berakhir belum muncul. Hal ini disebabkan presiden berkuasa, Hosni Mubarak tidak segera legowo meninggalkan tahtanya. Mengamankan kepentingan Amerika Serikat diduga dibalik keengganan Mubarak segera mundur.

"Mubarak tidak bisa segera mundur karena masih melindungi kepentingan AS di sana. Kalau dia segera mundur, maka tidak ada yang mengamankan kepentingan AS di Mesir," ujar pengamat politik Timur Tengah LIPI, Hamdan Basyar saat berbincang dengan detikcom, Kamis (3/2/2011) malam.

Menurut Hamdam, Mesir selama ini menjadi jembatan bagi hubungan antara Israel dengan AS. Kepentingan AS di Mesir saat ini masih diperlukan, mengingat Israel masih membutuhkan peran AS untuk melawan Palestina.

"Partai oposan Mesir, Ihwanul Muslimin itukan dekat dengan Hamas, kalau sampai Mesir jatuh maka kentingan AS terhadap Israel bisa terputus. Karena Ihwanul Muslimin pasti membela Palestina," terangnya.

Pernyataan Mubarak yang akan meninggalkan tahtanya pada september mendatang dianggap sebagai siasat untuk mengulur waktu dengan mempersiapkan segala rencana untuk mengamankan kepentingan AS di Mesir. Namun pilihan Mubarak tersebut sangat tidak manusiawi, karena itu sama saja membiarkan rakyatnya bertikai berkepanjangan.

"Demi mengamankan kepentingan AS inilah, Mubarak harus melihat rakyat saling serang dan korban berjatuhan. Mubarak seharusnya legowo menerima aspirasi rakyatnya yang melihat sudah tidak adalah demokrasi di Mesir," imbuhnya.
(her/mei)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here

Menlu Tegaskan Tak Ada WNI Manda di UNRWA Kairo

Sorry, I could not read the content fromt this page.

View the original article here

Tangkap Tersangka Narkoba Tanpa Bukti, Polda Riau Keok di Pengadilan

Kamis, 03/02/2011 17:12 WIB
Tangkap Tersangka Narkoba Tanpa Bukti, Polda Riau Keok di Pengadilan 
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews

Pekanbaru - Polda Riau harus menelan pil pahit karena gugatan praperadilan tersangka narkoba yang ditangkapnya dimenangkan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Polisi dinyatakan tidak punya bukti kuat untuk menangkap dan menahan, sehingga tersangka harus dibebaskan demi hukum.

Putusan praperadilan itu dikeluarkan PN Pekanbaru, Rabu (2/02/2011), yang menyatakan pihak Polda Riau harus membebaskan tersangka Junita, ibu satu anak tersebut. Ketua Majelis Hakim, Sarah Loih, menyebutkan dalam amar putusannya, penangkapan yang dilakukan Polda Riau tidak sah. Perpanjangan penahanan terhadap
tersangka batal demi hukum.

"Putusan itu kemarin sudah dikeluarkan majelis hakim dan sudah disampaikan ke Polda Riau. Namun klien saya sampai hari ini masih tetap ditahan pihak Polda Riau," kata pengacara tersangka, Aswin Siregar, dalam perbincangan kepada detikcom, Kamis (3/02/2011) di Pekanbaru.

Aswin menjelaskan, dalam hal ini pihak Polda Riau mengabaikan putusan majelis hakim. Polda Riau masih saja melakukan penahanan terhadap Junita. Alasannya, Polda Riau akan melakukan kasasi atas putusan praperadilan tersebut.

"Padahal sesuai ketentuan, praperadilan tidak bisa dikasasi. Kalaupun Polda Riau mau menempuh jalur tersebut, mestinya sesuai aturan hukum yang berlaku, tersangka harus dibebaskan saat amar putusan dikeluarkan," kata Aswin.

Merasa Polda Riau menabrak sejumlah aturan yang ada, pihak korban yang diduga salah tangkap ini, melaporkan ke Komnas HAM. "Kita sudah kirim surat ke? Komnas HAM. Sebab, Polda Riau sudah melanggar HAM dalam kasus ini," kata Aswin.

Aswin menjelaskan, kronologi penangkapan terjadi pada 17 Januari 2011 lalu. Saat itu kliennya Junita mengendarai sepeda motor di Jl Harapan Raya, Pekanbaru. Junita membeli minuman kaleng di warung yang berada di pinggir jalan.

Tiba-tiba dua orang pria mengaku sebagai anggota Ditreskrim Narkoba Polda Riau menghampirinya. Dua orang itu lantas menunjukkan surat penangkapan, namun dalam surat itu tidak tertulis nama orang yang akan ditangkap.

Lantas Junita diperiksa di depan ruko. Junita kebingungan karena dirinya dianggap pengedar narkoba. Saat ditangkap, polisi tidak bisa menunjukkan bukti kuat adanya narkoba di tangan Junita. Setelah diperiksa, beberapa menit kemudian polisi menemukan irex (alat pengisap sabu-sabu) di sebelah kaki kiri Junita. Lantas polisi menuding irex yang ada di bawah itu merupakan milik tersangka. Polisi menyebut Irex
sengaja dibuang dari tangan tersangka.

"Ini kan aneh, setelah diperiksa tidak ada bukti, kok tiba-tiba dibawah ditemukan irex alat pengisap sabu-sabu itu. Padahal klien saya sama sekali tidak mengenal alat itu. Tapi dipaksa mengakui kalau barang itu miliknya," kata Aswin.

Karena polisi dianggap asal main tangkap, akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan. Akhirnya praperadilan yang dilayangkan ke PN Pekanbaru dimenangkan tersangka. "Klien saya ini korban salah tangkap," ujar Aswin.

Sementara itu, Kapolda Riau, Brigjen Suedi Husein saat dikonfirmasi wartawan menyebutkan, pihaknya belum menerima amar putusan PN Pekanbaru tersebut. Terkait laporan korban ke Komnas HAM, menurut Kapolda Riau, hal itu merupakan hak tersangka.

"Suratnya tadi pagi belum ada, sedang ditelusuri. Kalau masalah lapor itu hak dia. Tidak bisa dicegah. Prinsipnya hari ini harus dibuat administrasinya dan keluar demi hukum kalau penyidik sudah terima salinan putusannya," kata Kapolda Riau melalui SMS kepada wartawan.

(cha/lrn)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Tutup

You are redirected to Facebook

loadingSending your message



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Nuniek di nuniek[at]detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.526).

View the original article here